Jatim Akan Jadi Pilot Project Perancang Perundang-undangan

SURABAYA – Kunjungan kerja Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) ke Surabaya berlanjut. Hari ini (2/8) Prof. Widodo Ekatjahjana menyambangi para Perancang Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Jatim.

Tujuan kunjungan dari Prof Widodo adalah dalam rangka pembinaan, pengarahan dan forum pendalaman materi. Yaitu tentang pengharmonisasian perda dan peraturan kepala daerah menurut peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2015 dan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018. Beliau didampingi Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Nuryanti Widyastuti.

Sedangkan dari pihak Kanwil diwakili Kabag PPL Meirina Saeksi, Kasubag Kepegawain dan Tata Usaha Priambodo Adi Wibowo dan Kasubid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Haris Nasiroedin. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Teleconference Kanwil Kemenkumham Jatim. “Jatim akan menjadi pilot project terkait peran serta kantor wilayah beserta para perancangnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Prof Widodo mengungkapkan alasannya mengapa memilih provinsi paling timur di Pulau Jawa itu. Salah satunya adalah karena wilayah kerjanya sangat luas. Total ada 39 Wilayah Kerja (38 Kab/ Kota + Provinsi). Selain itu, menurutnya, Kanwil Jatim jadi salah satu yang paling aktif dalam keikutsertaannya merancang suatu peraturan perundang-undangan. “Kita coba dulu di Jatim, nanti daerah lain harus mencontoh,” jelasnya.

Belaiu mengungkapkan, bahwa tujuan proyek ini adalah untuk mengangkat performa kantor wilayahnya. Dan merupakan misi kelembagaan. Bukan misi pribadi perancang. Walaupun nanti ujung tombaknya adalah para perancangnya. “Sehingga Kakanwil itu gagah, para perancangnya berwibawah, dibutuhkan oleh banyak lembaga,” ujarnya.

Karena pentingnya proyek ini, Prof Widodo mengingatkan agar para perancang untuk bekerja lebih keras. Termasuk memperhatikan kembali etika mereka.” Setelah menerima hak, negara menuntut kewajiban saudara. Siap tidak siap, saudara harus menjalankan jika negara membutuhkan,” tuturnya.(Humas Kemenkumham Jatim)

Peringati Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke 660

Sejarah
Asal usul
Kata Ngawi berasal dari kata awi, bahasa Sanskerta yang berarti bambu dan mendapat imbuhan kata ng sehingga menjadi Ngawi. Dulu Ngawi banyak terdapat pohon bambu. Seperti halnya dengan nama-nama di daerah-daerah lain yang banyak sekali nama-nama tempat (desa) yang di kaitkan dengan nama tumbuh-tumbuhan. Seperti Ngawi menunjukkan suatu tempat yang di sekitar pinggir Bengawan Solo dan Bengawan Madiun yang banyak ditumbuhi bambu.[3] Nama ngawi berasal dari “awi” atau “bambu” yang selanjutnya mendapat tambahan huruf sengau “ng” menjadi “ngawi”. Apabila diperhatikan, di Indonesia khususnya jawa, banyak sekali nama-nama tempat (desa) yang dikaitkan dengan flora, seperti : Ciawi, Waringin Pitu, Pelem, Pakis, Manggis dan lain-lain.

Continue reading “Peringati Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke 660”

Pembahasan Bersama Antara Tenaga Ahli, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Ngawi Tahun 2018

Solo, 25 – 27 Februari 2018
Bertempat di Hotel Aziza Solo, dilakukan pembahasan bersama
antara Tenaga Ahli, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Ngawi beserta PanSus 1 dan 2 terhadap :

  1. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Nomoer 32 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Tera / tera Ulang
  2. Rancangan peraturan daerah
    Tentang Badan Usaha Milik Desa

Continue reading “Pembahasan Bersama Antara Tenaga Ahli, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Ngawi Tahun 2018”

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2018 di Kecamatan Karangjati

Karangjati,
Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi pada 19 pebruari 2018 melakukan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi dan bertempat di Pendopo Kantor Kecamatan.
Sosialisasi yang dilakukan meliputi :
1. Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 9 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa.

Continue reading “Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2018 di Kecamatan Karangjati”

JATIM SATU-SATUNYA PROVINSI DENGAN SAKIP BERPREDIKAT A

Disadur dari : jatimprov.go.id
Jatim Newsroom – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi satu-satunya provinsi di Wilayah II Indonesia yang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP)-nya mendapat predikat “A”. Wilayah II meliputi Kalimantan, Lampung, DKI Jakarta, Jatim, Bali, NTB, NTT. Capaian ini mengantarkan Jatim memperoleh penghargaan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2017 dari pemerintah pusat.

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Asman Abnur, kepada Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat Penyerahan Hasil Evaluasi AKIP Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah II di Nusa Dua Convention Center Bali, Rabu (31/1).

Dalam sambutannya, Pakde Karwo mengatakan, dirinya bersyukur dan bangga dengan diraihnya penghargaan ini. Menurutnya, prestasi ini berkat kerja keras seluruh elemen pemerintah, khususnya bupati dan walikota untuk mewujudkan SAKIP yang baik dan berkualitas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Saya kebetulan menjadi Gubernur di tempat dan waktu yang tepat. Penghargaan ini berkat komitmen seluruh kepala daerah yang luar biasa terhadap perbaikan kesejahteran masyaraka,” tuturnya.

Ditambahkan, SAKIP adalah alat untuk untuk menata manajemen pemerintahan menjadi lebih baik, efektif dan efisien. Penataan sebagaimana diamanatkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Turunnya kedua peraturan tersebut disambut baik oleh dirinya dan seluruh bupati/walikota melalui penerbitan regulasi yang baru atau reregulasi, penerapan leadership atau kepemimpinan yang maju, dan penerapan teknologi informasi (TI) dengan tujuan mendukung terwujudnya SAKIP yang baik dan berkualitas di Jatim.

Lebih lanjut Pakde Karwo mengatakan, berbagai upaya dilakukan Pemprov Jatim untuk mewujudkan tujuan itu, di antaranya melakukan diseminasi SAKIP, yaitu menyebarluaskan segala informasi tentang SAKIP kepada seluruh Perangkat Daerah atau PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se Jatim. Kemudian, melakukan pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terhadap perangkat daerah) dari pejabat tertinggi, pejabat tinggi pratama atau Eselon II sampai dengan jabatan pelaksana/staf) secara intensif, serta melaksanakan pra evaluasi dan evaluasi SAKIP secara rutin.

Selain itu, mempublikasikan SAKIP melalui website resmi milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota se Jatim, dan sekaligus pembuatan sistem aplikasi SAKIP bernama “Si AKIP” yang telah diadopsi oleh sebagian kab/kota di Jatim.

Hasilnya, hasil evaluasi AKIP Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun oleh Kementerian PAN dan RB terus meningkat. Apabila pada tahun 2014 Jatim memperoleh predikat A dengan nilai 75,20, maka pada tahun-tahun berikutnya kategori A tersebut tetap mampu dipertahankan dengan nilainya terus meningkat. Misalnya, tahun 2015 memperoleh nilai 80,04, 2016 memperoleh nilai nilai 81,14, dan tahun 2017 memperoleh nilai 81,21.

Selain Pakde Karwo sebagai satu-satunya gubernur yang memperoleh nilai A di wilayah II Indonesia, penghargaan sama juga diberikan kepada Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, sebagai satu-satunya bupati di wilayah II yang memperoleh kategori SAKIP A untuk kabupaten/kota.

SAKIP JaTim

Rapor Akuntabilitas Kinerja Pemda Wilayah II Naik

Dalam kesempatan ini, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Asman Abnur, mengatakan, secara keseluruhan, hasil evaluasi SAKIP di wilayah II Indonesia pada tahun 2017 mencapai 56,40 atau mengalami peningkatan 4,59 poin dari Tahun 2016 yang mencapai 51,81.

Atas peningkatan itu, Asman Abnur memberikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang telah melakukan upaya dan perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi. Khususnya kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang berpredikat “A”, yakni Jawa Timur dan Banyuwangi.

Ditambahkan, untuk hasil evaluasi SAKIP di wilayah II Indonesia pada tahun ini, terdapat 17 provinsi dan kabupaten/kota yang memperoleh predikat “BB”. Kemudian, terdapat 52 Kabupaten/Kota dengan predikat “B”, dan 81 kabupaten/kota yang masuk dalam katagori “C” dan “CC”.

“Untuk kabupaten/kota yang masih dibawah “B”, saya minta segera melakukan studi tiru ke instansi pemerintah lain yang sudah lebih baik dalam menerapkan SAKIP yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, seperti Jawa Timur dan Banyuwangi yang mendapat predikat “A”” katanya.

Asman Abnur menegaskan, SAKIP harus menjadi role model pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Asman menargetkan, pada hasil evaluasi Tahun 2018 diharapkan seluruh pemda minimal memperoleh predikat B. “Kita sudah punya role model, yakni daerah yang nilainya “A”. Silahkan belajar” tegasnya.

Hadir dalam kesempatan ini, Gubernur Bali, para Bupati/Walikota se-Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Kak mantan Utara, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otda Kementerian PANRB Shadiq Pasadigoe, Staf Khusus Bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB Noviantika Nasution, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Kementerian PANRB Indra Gobel.(red)

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Ngawi Tahun 2017

Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi melakukan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di 19 (sembilan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Ngawi dan bertempat di Pendopo Kantor Kecamatan selama bulan Agustus, September dan Oktober tahun 2017.

Sosialisasi yang dilakukan meliputi 2 (dua) Peraturan Daerah dan 1 (satu) Peraturan Bupati yaitu :

  1. Perda No. 12 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS;
  2. Perda No. 13 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
  3. Perbup No. 2 Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Continue reading “Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Ngawi Tahun 2017”

Sosialisasi dan Pencegahan Pungutan Liar Kabupaten Ngawi

Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 bertempat di pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi  acara “Sosialisasi dan Pencegahan Pungutan Liar” yang dilaksanakan oleh Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Ngawi dengan narasumber  Kompol Suhono,SH,M.Hum (Wakapolres Ngawi) dan Rio Vernika Putra, SH (Kasub Bag Bin Kejaksaan Negeri Ngawi), acara dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Ibu Hermiati Retno S, M.Pd sosialisasi ini sebagai langkah preventif dan promotif untuk mencegah terjadinya pungutan liar juga sebagai upaya pengendalian internal dan pengawasan agar tidak terjadinya pungutan liar..#cegah_cegah#bina_bina#

Continue reading “Sosialisasi dan Pencegahan Pungutan Liar Kabupaten Ngawi”